Jokowi Terkejut Ada APBD Digunakan Secara Tidak Jelas Hingga Kepentingan Politik, Padahal Bisa Untuk Program Kesehatan dan Pendidikan

- Rabu, 14 Agustus 2024 | 09:06 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/CoverBothSide.com)
Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/CoverBothSide.com)

KALIMANTAN UPDATE - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para pejabat Gubernur seluruh provinsi Indonesia memberikan fakta yang mencengangkan.

Dalam temuannya, Jokowi mengungkapkan ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten yang dinilai cukup besar tapi arah penggunaannya tidak jelas.

Terutama memberikan hibah-hibah yang tidak jelas. Bahkan, hibah-hibah ini sudah menjurus ke arah kepentingan politik si pemimpin daerahnya.

Baca Juga: Prabowo Yakinkan Jokowi Bakal Tetap Komitmen Melanjutkan IKN Bahkan Ingin Dipercepat

"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik," beber Jokowi saat memberikan arahan kepada Pj Gubernur di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Padahal, Jokowi bilang anggaran itu sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan produktif daerah lainnya, misalnya saja untuk urusan kesehatan dan pendidikan.

Jokowi memaparkan anggaran yang digunakan untuk hibah politik yang dia sebutkan tadi seharusnya bisa menjadi 10 rumah sakit dan juga universitas atau perguruan tinggi.

Baca Juga: Hindari Data Pribadi Agar Tak Ganda, Nomor SIM Kini Sesuai Seperti NIK di KTP

"Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas jua bisa. Hal-hal yang berkaitan pendidikan dan kesehatan," tutur Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar para Pj Gubernur bisa mengarahkan dan mengawasi para kepala daerah yang berada di provinsinya. Dia juga meminta agar gubernur bisa mengarahkan kepala daerah kabupaten dan kota untuk memiliki program yang sejalan dengan pemerintah pusat.

"Saya kira hal seperti ini yang bapak gubernur bisa mengarahkan. Sekali lagi, diarahkan, sehingga bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat," pungkas Jokowi.***

Editor: Syaifullah

Sumber: detikfinance

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X