Prabowo Ingin Bentuk Kabinet Zaken di Pemerintahan Barunya, Apa Itu?

KALIMANTAN UPDATE - Belakangan ini nama Kabinet Zaken jadi sorotan publik, usai keinginan Prabowo Subianto membentuknya.

Alasan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto membentuk kabinet Zaken dengan harapan dapat diisi oleh para Menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekedar representasi Partai Politik (Parpol).

Hal itu juga sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024) lalu.

Baca Juga: Sri Mulyani Didampingi Tommy Dijwandono Temui Prabowo, Bahas Apa?

Lebih lanjut kata Muzani, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

Muzani menambahkan, partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju sudah mengajukan nama yang dicalonkan sebagai menteri. Menurut dia, nama-nama yang diajukan oleh partai politik sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri.

Mengenal Kabinet Zaken Pernah terjadi di Indonesia

Kabinet Zaken dikenal sebagai kabinet yang anggotanya terdiri dari para profesional dan ahli. Anggota kabinet ini dipilih berdasarkan kompetensi individu dan bukan hubungan politik dengan partai, guna memastikan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Baca Juga: Mengenal Susu Ikan, Digadang-gadang Pengganti Susu Sapi di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Gibran

Konsep zaken kabinet di Indonesia pertama kali muncul dalam sejarah pemerintahan negara ini pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Kabinet ini diusulkan sebagai solusi atas kegagalan kabinet yang sering terjadi akibat adanya tekanan atau perselisihan politik dan kepentingan partai.

Terdapat 3 Kabinet Zaken yang sempat terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Republik Indonesia. Kabinet itu adalah Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda.

Terbentuknya Kabinet Zaken berawal dari ketidakstabilan partai politik pada 1950 sampai pasca-Pemilu 1955, yang saat itu dianggap sebagai pemilu paling demokratis.

Baca Juga: Gerindra Respon Soal Jusuf Kalla Beri Pesan ke Prabowo Pilih Mendikbud Harus Ngerti Bidang Pendidikan

Besarnya jumlah partai menyebabkan munculnya kerawanan politik, sehingga setiap kabinet pun bersandar pada koalisi yang menghimpun berbagai partai.

Keadaan seperti ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi rusak. Partai-partai politik dan parlemen dianggap mengutakaman kepentingannya ketimbang kepentingan umum